Perusahaan Migas dan Tambang Akhirnya Kena Sanksi

Bicara mengenai pencemaran lingkungan, tampaknya memang tiada habisnya terjadi di Indonesia hingga saat ini. Terlebih bila sebuah perusahaan ataupun lingkungan masyarakat yang lebih kecil. Bahkan temuan terbaru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sudah mencatat adanya belasan perusahaan minyak dan gas bumi (migas) serta tambang yang sudah lakukan pencemaran lingkungan.

Berdasarkan data KLHK sepanjang tahun 2017 hingga 2018, pelanggaran yang dilakukan belasan perusahaan migas dan tambang ini sudah mendapatkan sanksi yang beragam. Rasio Ridho Sani selaku Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian LHK menyebutkan bila ada lima perusahaan migas dan enam perusahaan tambang yang tersandung kasus pencemaran.

Lima Perusahaan Migas yang Tersandung Kasus Pencemaran Menurut Data KLHK

Berikut ini deretan perusahaan migas yang disebutkan terlibat kasus pencemaran lingkungan hidup.

1. PT Chevron Pasific Indonesia

PT Chevron Pasific Indonesia yang ada di blok Rokan wilayah operasi kabupaten Kampar sudah mendapatkan sanksi berdasarkan hasil pengawasan 18 Januari 2018. Namun masih tetap belum dilaksanakan kewajibannya.

2. PT Pertamina EP

Diketahui PT Pertamina EP yang ada di lapangan Sanga-Sanga Kalimantan Timur, Tarakan, Bunyu sudah mendapatkan sanksi. Sementara yang ada di Tanjung dan Cepu masih dalam proses pemberian sanksi.

3. Total E&P Indonesia / PT Pertamina Hulu Mahakam

KLHK telah melakukan pengawasan pada 24 Februari 2017 pada Total E&P indonesia di lapangan CPA, Senipah, CPU, SPU, serta NPU Kalimantan Timur. Bahkan saat ini perusahaan tersebut telah mendapatkan teguran berupa surat tertulis.

4. Exxon Mobil Indonesia

Exxon Mobil Indonesia yang ada di Jawa Timur juga dinyatakan melakukan pelanggaran oleh KLHK setelah dilakukan pengawasan pada 10 November 2018. Saat ini tengah proses mendapatkan sanksi administrasi.

5. PT Pertamina Hulu Energi NSB

Berdasarkan KLHK, ada dua blok yang terkena sanksi yakni di Aceh dan West Madura Offshore. Pertamina juga telah memenuhi kewajiban untuk dua blok tersebut.

Namun berdasarkan penjelasan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian LHK, selain lima perusahaan migas itu masih ada perusahaan lain yang juga melakukan pelanggaran. Di antaranya CNOOC dan Medco E&P Natuna yang kena sanksi administrasi.

Enam Perusahaan Tambang yang Melanggar Aturan Lingkungan Menurut KLHK

Tak hanya perusahaan migas, ada juga perusahaan tambang yang melakukan pelanggaran terkait pencemaran lingkungan. Berikut enam perusahaan tersebut.

1. PT PPCI

Ada pelanggaran pada PT PPCI yang ada di Kalimantan Timur. Pihak KLHK sendiri telah meminta keterangan dari beberapa pihak termasuk direktur utama PCCI. Hanya saja procedural tersebut hanya dihadiri oleh direkturnya saja. Sehingga akan dilakukan pemanggilan ulang dirut PPCI untuk menentukan tindak lanjut atas kasus tersebut.

2. PT Laman Mining

PT Laman Mining di Kalimantan Barat diketahui telah masuk pada tahap penyidikan P-21

3. Kasus penambangan ilegal timah di Bangka Belitung

Kasus ini sendiri sudah masuk dalam ranah hukum. Pelaku penambangan ilegal pun telah mendapat vonis hukuman 3 tahun penjara serta denda mencapai Rp 1,5 miliar. Termasuk perampasan barang bukti berupa excavator sebanyak dua unit.

4. PT Indominco Mandiri

PT Indominco Mandiri di Kutai Kartanegara terlibat kasus ilegal dumping fly ash dan buttom ash dari PLTU di lokasi Tambang PT Indominco Mandiri. Pada kasus ini sudah ada vonis pidana serta denda mencapai Rp 2 miliar. Juga dilakukan tindakan pemulihan lingkungan.

5. PT Stanindo

Kasus penambangan timah di laut dilakukan oleh PT Stanindo di Bangka. Bahkan telah diputuskan atas kasusnya denda sebesar Rp 1,4 miliar.

6. PT Selatnasik

PT Selatnasik di Bangka Belitung juga terjerat kasus pencemaran lingkungan. Namun pihak perusahaan telah menunaikan gugatan dengan memberikan ganti rugi lingkungan sebesar Rp 32 miliar dan kasus tersebut sudah inkrah.

Nah, itu tadi sejumlah nama perusahaan migas dan tambang yang terbukti melakukan pelanggaran menurut KLHK setelah dilakukan pengawasan. Ada di antara mereka yang kasusnya usai, namun ada juga yang masih dalam proses pemberian sanksi hingga ada yang masih mengambang tanpa respon.